Walhi Aceh Tolak Amdal Kawasan Wisata Lhok Weng

KASKUS - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh menolak dokumen analisis dampak lingkungan pembangunan kawasan wisata Iboih oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Keputusan ini diambil organisasi nirlaba bidang lingkungan itu setelah menganalisis isi dokumen dan menemukan banyak ketidakcocokan dalam analisis tersebut.

“Kami menilai, tidak ada kajian mendalam dalam menyusul Andal proyek tersebut,” kata Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur kepada AJNN, Kamis (31/12). Proyek yang akan mengubah sebagian besar wajah kawasan Iboih itu memberikan analisis dasar terhadap kerusakan lingkungan di daerah Iboih. Proyek itu, kata Nur, hanya fokus kepada imbauan larangan menembak satwa dan membuang sampah.

Andal yang diajukan untuk disahkan sebelum proyek itu dilaksanakan juga sekadar menyalin RKL-RPL pembangunan kawasan wisata marina Pulau Rubiah. Isi dokumen yang sama diajukan pelaksana proyek untuk membangun ecotourism track dan peningkatan sarana-prasarana di Lhok Weng. Salin menyalin isi dokumen juga terlihat jelas pada poin konstruksi dan operasi. Padahal, tak ada satu daerah pun yang memiliki bentuk dan daerah yang sama. Setiap lokasi, kata Nur, berbeda dengan yang lain.

Nur juga menolak pembangunan ecotourism track di kawasan itu karena mengubah bentang alam. Pembangunan itu jelas mengubah jalur perlintasan masyarakat di sekitar kawasan itu, namun dokumen itu tidak melampirkan persetujuan masyarakat. Walhi juga menilai penataan ruang, baik di darat maupun di laut, memotong jalur lalu lintas satwa.

“Terlalu banyak poin-poin yang bertentangan dalam dokumen itu. Ada juga satu bagian menjamin tidak ada pemotongan pohon. Namun di poin lain, tercantum izin pemanfaatan kayu dari lokasi itu,” kata Nur.

Walhi juga mempertanyakan pasokan kebutuhan air untuk proyek itu. Apalagi, kata Nur, kawasan itu merupakan daerah yang mengalami krisis air bersih. Proyek itu tidak mencantumkan perkiraan kebutuhan air tanpa melihat kondisi realistis di lokasi pembangunan.

Proyek ini juga tidak ramah bencana. Nur mengatakan struktur dan tektonika tidak mengutip gambar dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebagai data resmi kebencanaan.

Keanehan lain adalah klaim tentang proyek yang diketahui 93 persen warga Sabang. Karena Walhi malah mendapatkan surat dari warga yang mempertanyakan keberadaan proyek tersebut. "Terlalu banyak yang aneh dalam dokumen Andal oroyek itu," kata Nur. [AJNN]