KASKUS - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, M. Nur mengatakan banyak konflik lahan di Provinsi Aceh sepanjang tahun 2015 belum selesai. Hal ini kata M. Nur karena terjadi pembiaran.
“Pemerintah Aceh punya mimpi besar melalui kebijakannya tapi tidak operasional,” ujar M. Nur ketika menggelar konperensi pers terkait ekspose akhir tahun 2015, Rabu (16/12/2015).
M. Nur menjelaskan konflik lahan umumnya terjadi dengan perusahaan kelapa sawit. Walhi mencatat ada sejumlah kasus sengketa lahan yang belum selesai sepanjang 2015 yaitu di Krueng Simpo, Bireuen, di Aceh Tamiang antara masyarakat dengan PT. Rapala.
Kemudian tukar guling di Aceh Selatan, kasus lahan masyarakat dengan PT. Nafasindo di Aceh Singkil juga belum selasai. Selanjutnya konflik lahan antara masyarakat dengan BBTNGL di Kabupaten Aceh Tenggara dan kasus proyek wisata di Sabang oleh BPKS.
Walhi Aceh menilai selain berkonflik dengan masyarakat, perusahaan-perusahaan itu juga belum
memiliki izin lingkungan. Ada 127 perusahaan di Aceh dalam bentuk HGU untuk beberapa jenis komoditi, seperti kelapa sawit, kakou, karet, kopi, jahe, lada, dan kemiri.
“Komoditi kelapa sawit mendominasi perkebunan besar yang tersebar di 15 kabupaten di Aceh,” ujar M. Nur.
Walhi Aceh berkesimpulan banyaknya kasus kehutanan dan perkebunan yang belum terselesaikan juga menjadi indikator pemerintah belum mampu menjamin hak – hak masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Aceh.
Kemudian, masyarakat selalu menjadi pihak yang bersalah disaat berhadapan dengan hukum, dan pemerintah dalam setiap catatan kasus selalu berpihak pada pengusaha.
Pengelolaan sumber daya alam di Aceh sampai dewasa ini belum mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, termasuk belum sepenuhnya berkonstribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh.
Justru sebaliknya, hilangnya lahan perkebunan dan pertanian milik warga akibat dari ekspansi kawasan perkebunan yang semakin mempersempit ruang kelola rakyat.(acehterkini.com)
“Pemerintah Aceh punya mimpi besar melalui kebijakannya tapi tidak operasional,” ujar M. Nur ketika menggelar konperensi pers terkait ekspose akhir tahun 2015, Rabu (16/12/2015).
M. Nur menjelaskan konflik lahan umumnya terjadi dengan perusahaan kelapa sawit. Walhi mencatat ada sejumlah kasus sengketa lahan yang belum selesai sepanjang 2015 yaitu di Krueng Simpo, Bireuen, di Aceh Tamiang antara masyarakat dengan PT. Rapala.
Kemudian tukar guling di Aceh Selatan, kasus lahan masyarakat dengan PT. Nafasindo di Aceh Singkil juga belum selasai. Selanjutnya konflik lahan antara masyarakat dengan BBTNGL di Kabupaten Aceh Tenggara dan kasus proyek wisata di Sabang oleh BPKS.
Walhi Aceh menilai selain berkonflik dengan masyarakat, perusahaan-perusahaan itu juga belum
memiliki izin lingkungan. Ada 127 perusahaan di Aceh dalam bentuk HGU untuk beberapa jenis komoditi, seperti kelapa sawit, kakou, karet, kopi, jahe, lada, dan kemiri.
“Komoditi kelapa sawit mendominasi perkebunan besar yang tersebar di 15 kabupaten di Aceh,” ujar M. Nur.
Walhi Aceh berkesimpulan banyaknya kasus kehutanan dan perkebunan yang belum terselesaikan juga menjadi indikator pemerintah belum mampu menjamin hak – hak masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Aceh.
Kemudian, masyarakat selalu menjadi pihak yang bersalah disaat berhadapan dengan hukum, dan pemerintah dalam setiap catatan kasus selalu berpihak pada pengusaha.
Pengelolaan sumber daya alam di Aceh sampai dewasa ini belum mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, termasuk belum sepenuhnya berkonstribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh.
Justru sebaliknya, hilangnya lahan perkebunan dan pertanian milik warga akibat dari ekspansi kawasan perkebunan yang semakin mempersempit ruang kelola rakyat.(acehterkini.com)
0 comments:
Post a Comment